Administrasi Publik di Swedia

Penulis mendapatkan ide penulisan artikel ini dari beberapa teman yang berasal dari Jankoping, Swedia serta perkuliahan dari Bapak Pius Suratman Kartasasmita, Ph.D di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung sekitar tahun 2006.

Administrasi Publik sebagai sebuah sistem serta model pemerintahan memberikan gambaran sebuah negara berikut dengan sistem pemerintahan, birokrasi dan parlemen. Swedia, salah satu negara di kawasan Skandinavia dapat dijadikan pembanding dalam hal sistem administrasi publik, khusus nya dengan Indonesia.

Photobucket

Swedia adalah negara demokratik dengan sistem parlementer yang disebut dengan The Riksdag. Swedia juga merupakan negara monarki dengan raja nya yaitu, King Carl XVI Gustaf. Sistem pemerintahan dipegang langsung oleh perdana menteri, namun meski begitu King Carl XVI Gustaf tetap memiliki kekuatan politik yang cukup besar, serta merepresentasikan sebuah kekuasaan.

The Riksdag dengan 149 anggota nya, merumuskan kebijakan-kebijakan pajak, pengeluaran anggaran pemerintah, serta mendukung kegiatan pemerintah.

The Riksdag juga menunjuk perdana menteri, yang kemudian menyusun kabinet beserta menteri-menteri nya. Bersama dengan perdana menteri, The Riksdag juga membentuk sebuah pemerintahan. Pemerintahan yang mengatur negara bertanggung jawab kepada The Riskdag.

Kemudian, keputusan-keputusan politik diimplementasikan oleh beberapa pemegang kekuasaan, yaitu administrasi dan perusahaan publik (BUMN).

Sistem Administrasi Pemerintahan di Swedia : Bentuk Tiga Tingkatan

Swedia memiliki tiga tahapan di pemerintahannya yaitu: Nasional, Regional dan Lokal. Sebagai tambahan, ini adalah bentuk yang dibutuhkan di Eropa untuk kepentingan setelah Swedia masuk ke dalam Uni-Eropa. Pemilihan umum atas anggota dewan pusat dan daerah diselenggarakan setiap 4 tahun, para pemilih memilih siapa yang akan duduk di pemerintahan dan administrasi.

Level Nasional

Pada Level Nasional, masyarakat Swedia direpresentasikan oleh The Riksdag yang memiliki kekuatan legislatif (DPR). Rancangan Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah yang berupa implementasi-implementasi pengambilan keputusan disahkan oleh The Riksdag. Pemerintah mendapatkan bantuan dari The Riksdag dalam menjalankan negara, menentukan jumlah kementerian, dan 300 agen pemerintah pusat dan persoalan administrasi publik.

Level Regional

Swedia di bagi atas 21 propinsi (negara bagian). Persoalan politik di dalam level ini dipegang oleh Dewan propinsi, yang merupakan para pembuat keputusan yang di pilih langsung oleh masyarakat setempat. Beberapa kekuasaan publik juga dioperasikan pada level regional dan local, contohnya adalah permasalahan perbatasan propinsi.

Level Lokal

Swedia memiliki 290 kabupaten / daerah (municipalities). Setiap daerah memiliki agenda pemilihan sendiri, dewan daerah, yang mengambil keputusan dalam masalah-masalah daerah. Dewan daerah membentuk dewan eksekutif daerah, yang memimpin dan mengkoordinasikan pekerjaan daerah.

Tambahan : Level Eropa

Ketika masuk ke dalam Uni-Eropa pada tahun 1995, Swedia membentuk level pemerintahan yang berkelanjutan : level eropa. Sebagai anggota Uni-Eropa, Swedia bertugas dalam mengambil bagian di dalam proses pembuatan keputusan ketika peraturan persemakmuran disusun dan disetujui.

Sweden Continent

Swedia juga direpresentasikan oleh pemerintahannya di dalam kementerian untuk dewan eropa yang mana merupakan anggota dari struktur pembuat keputusan di dalam Uni-Eropa.

Divisi Pertanggungjawaban antar level dari pemerintah

Konstitusi Swedia memiliki hak provisi dalam mendefinisikan hubungan antara pembuat keputusan dan kekuatan eksekutif. Pemerintahan lokal swedia tahun 1992 meregulasikan divisi ini kedalam minicipalities dan organisasi serta kekuatan municipalities dan dewan daerah.

Divisi ini dibagi berdasarkan tugas antara pemerintahan pusat dan daerah yang telah berubah selama beberapa tahun belakangan ini. Aktivfitasnya secara langsung telah didelegasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Pemerintah telah menunjuk komite parlemen, komite pertanggungjawaban sektor publik, yang telah diinstruksikan untuk mengawasi divisi pertanggungjawaban antar level pemerintahan.

Sources :
Swedish Public Administration – http://www.sjv.se/home/swedishpublicadministration.4.7502f61001ea08a0c7fff131176.html
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2858

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: