Mengenal Lebih Jauh: Malcolm Baldrige, Jr.

March 16, 2013

Selamat pagi!

Untuk rekan-rekan yang saat ini bekerja di BUMN (Badan Usaha Milik Negara) tentu sudah akrab dengan akan diterapkannya KPKU BUMN (Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN) yang dimandatkan oleh Kementerian Badan Usaha Miliki Negara. Namun, ulasan kali ini tidak akan membahas terlalu jauh mengenai KPKU BUMN, saat ini kita akan membahas lebih dekat lagi seseorang dibalik nama Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellent (MBCfPE) atau Malcolm Baldrige National Quality Awards (MBNQA) yang menjadi referensi utama dari KPKU BUMN tersebut.

Malcolm Baldrige, Jr. (Lahir 4 Oktober 1922 di Nebraska, Amerika Serikat), merupakan pejabat menteri perdagangan (Secretary of Commerce) Amerika Serikat pada masa kerja Presiden Ronald Reagan (1981 – 1987), sebelum meninggal disaat masih menjabat sebagai menteri perdagangan. Kiprahnya sebagai Secretary of Commerce cukup fenomenal dengan Pemerintahan Uni Soviet (USSR) untuk menjajagi kemungkinan perusahaan-perusahaan Amerika untuk memasuki pasar Uni Soviet selama 7 tahun masa jabatannya di level kabinet.

Malcolm_BaldrigeMalcolm Baldrige, Jr., (sumber: nist.gov)

Malcolm Baldrige juga mendapat tugas penting dari Presiden Reagan untuk mengatasi kecurangan dalam perdagangan (unfair trade) di Amerika Serikat. Prestasi lain dari Baldrige adalah dengan mereduksi anggaran kementerian perdagangan Amerika Serikat hingga 30 % dan biaya administrasi personil hingga 25 %.

Sekilas prestasi Baldrige dapat disamai oleh menteri-menteri lain diberbagai era di Amerika Serikat, namun Baldrige memiliki “tuah” dengan kriteria penilaian excellent yang digunakan hingga sekarang oleh berbagai instansi di seluruh dunia, dengan tajuk “Malcolm Baldrige National Quality Awards” (MBNQA).

Tulisan ini tidak bersifat empiris, karena penulis akan mencoba menyampaikan mengenai kriteria Baldrige lebih jauh lagi pada kesempatan-kesempatan lainnya. MBNQA merupakan awal bermula dari ketertarikan Baldrige terhadap bidang Quality yang menjadi alasan utama bagi country prosperity dan long-term strength.


Refreshing Memory: (1) Local Government – DKI Jakarta

March 11, 2013

Beberapa waktu yang lalu masyrakat ibu kota DKI Jakarta dan Jawa Barat baru saja memiliki pejabat Gubernur dan Wakil Gubernur baru dari hasil Pemilihan Kepalda Daerah (Pilkada). Ibu kota DKI Jakarta memiliki Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sedangkan Pilkada Jabar baru saja dimenangkan oleh pasangan Ahmad Heryawan (Kang Aher) dan Deddy Mizwar yang mewakili PKS.

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana praktek-praktek administasi publik dan birokrasi berlangsung pasca pemilihan pejabat baru di lingkungan Provinsi tersebut ?

Administrasi publik secara harfiah merupakan sebuah kajian keilmuan tata kelola dan manajemen organisasi publik, dalam hal ini organisasi publik adalah Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, yang memiliki tugas yang cukup banyak dalam pemerintahan secara regional provinsi. Gubernur dan Wakil Gubernur tentunya tidak saja tidak bekerja sendiri, namun memiliki perangkat-perangkat pendukung seperti Sekretaris Daerah, Walikota-Walikota, Bupati-Bupati, Lembaga Kedinasan hingga pejabat tingkat kelurahan.

Administrasi publik sekali lagi bukanlah proses pengadministrasian dokumen ataupun perijinan, namun merupakan hal yang lebih besar lagi, bahkan lebih besar dari konsep manajemen miliki Frederick Taylor, yaitu “proses menuju tujuan bersama”, saat ini lembaga publik tentunya dituntut untuk lebih transparan, akuntabel, terpercaya dan memiliki pelayanan prima. Hal tersebut bukanlah tugas mudah bagi pejabat baru Gubernur dan Wakil Gubernur, secara konseptual dan praktek mereka dituntut peka pada pengelolaan manajemen instansi, hingga peka pada permasalahan internal maupun eksternal instansi. Untuk lebih dalam lagi, mari kita bahas kedua provinsi tersebut lebih fokus lagi (Provinsi Jabar pada kesempatan lainnya).

Provinsi DKI Jakarta

Dengan terpilihnya pasangan Jokowi (alumni Fakultas Kehutanan UGM) dan Ahok (alumni Teknik Geologi Universitas Trisakti) untuk menempati pos Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, sebenarnya kiprah dari kedua pejabat tersebut layak untuk kita nantikan, berbekal pengalaman sebagai Wali Kota Solo dan Bupati Belitung Timur, kedua pasangan tersebut memiliki bekal secara konseptual dan praktek di level pemerintahan daerah tingkat II, kedua pasangan ini promosi sebagai Pejabat Daerah Tingkat I (Provinsi) yang menjadi Ibu Kota Republik Indonesia.

Joko Widodo dan Basuki Cahya Purnama (Ahok)Jokowi – Ahok. Sumber: politik.kompasiana.com

DKI Jakarta memiliki kompleksitas yang sangat berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia, yaitu soal kemacetan yang semakin parah yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk dan kepemilikan mobil tanpa diimbangi dengan infrastruktur dan sarana transportasi yang memadai menjadi “penyakit kronis” provinsi tersebut.  Di samping itu persoalan padatnya modal dan perputaran uang yang terfokus di DKI Jakarta apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya akan menjadi “pekerjaan rumah” tersendiri bagi Jokowi dan Ahok.

Secara infrastruktur, proyek-proyek pembenahan juga perlu dilakukan, salah satunya adalah penanggulangan banjir, dimana DKI Jakarta harus mempunyai “pori-pori” kota dalam bentuk saluran penampungan air yang dirancangan untuk setiap bangunan bertingkat di kawasan perkantoran maupun pemukiman, karena saat ini septic tank dan saluran pembuangan air lainnya sudah tidak mampu menampung “buangan” rutin warga Jakarta.

Diharapkan pengalaman dan pemahaman konseptual maupun praktek dari kedua pasangan ini yang sudah dikatakan berpengalaman dapat membuat Jakarta yang nyaman untuk ditinggali dan menjadi Ibu Kota negara yang “membanggakan” sebagai representatif Indonesia. Selamat bekerja Pak Jokowi! selamat bekerja Pak Ahok!