Definisi Korupsi

Tindakan korupsi yang selama ini terjadi diyakini merugikan negara, instansi maupun individu secara luas. Menurut Corruption Perception Index tahun 2013 yang dilansir oleh Transparancy Intenational (http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/), Indonesia menduduki peringkat 114 dari 175 negara apabila dilihat dari Indeks Persepsi anti korupsi. Pada urutan 5 besar, yaitu Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Swedia dan Norwegia. Perlu dicermati bahwa 4 dari 5 negara tersebut berada di kawasan eropa dan merupakan negara-negara skandinavia. Islandia yang juga merupakan negara skandinavia juga memiliki peringkat yang tinggi, pada posisi urutan 13.

Negara-negara skandinavia tersebut memperoleh skor antara 76-91 dari total skor 100. Masih banyak lembaga-lembaga survey lain dengan index yang kurang lebih sama untuk negara-negara skandinavia tersebut. Hal tersebut juga seiring dengan perkembangan dan kemajuan dalam hal Administrasi Publik dari negara-negara tersebut. Untuk sekedar mengingatkan, untuk kembali membaca tulisan penulis pada bagian “Administrasi Publik di Swedia” (https://irwanarfandi.wordpress.com/2008/12/22/administrasi-publik-di-swedia/).

Bagi rekan-rekan yang mendalami bidang Ilmu Administrasi Publik, tentunya sudah cukup mengenal istilah “korupsi”. Untuk sekedar me-refresh ulang mengenai apa itu korupsi, berikut definisi korupsi dari beberapa sumber :

  1. Menurut kamus Bahasa Inggris Oxford : “Dishonest or fraudulent conduct by those in power, typically involving bribery“, yang artinya merupakan tindakan tidak jujur atau fraud yang dilakukan oleh penguasa (in power), dalam bentuk keterlibatan dalam hal suap-menyuap.
  2. Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : “Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2). Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3)”
  3. Menurut UNDP (1997) dan WorldBank (1997) : “the misuse or the abuse of public office for private gain“, yang artinya penyalahgunaan dari kantor publik untuk kepentingan pribadi.

Tentunya banyak sekali definisi-definisi lain dari para ahli lainnya mengenai korupsi. Dalam konteks Administrasi Publik, tentunya sangat dekat kemungkinan terjadinya penyalahgunaan, ketidakjujuran, kecurangan, penyuapan, penggelapan uang dan lain-lain yang masuk ke dalam kategori tindakan korupsi.

Kembali kepada skor dan urutan negara yang memiliki indeks persepsi korupsi, Indonesia menduduki peringkat 114 dari 175 negara dengan skor 32, apabila di analisa lebih jauh lagi, Indonesia hanya unggul dari Timor Leste 2 poin (skor 30), dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, Vietnam (31), Laos (26), Myanmar (21), dan Kamboja (20), Indonesia juga masih unggul. Namun dimanakah posisi-posisi negara Asia Tenggara lainnya?

Singapura menduduki peringkat 6 (skor 86), setelah negara-negara skandinavia dan Selandia Baru pada peringkat 5 besar, berikutnya berturut-turut Brunei Darussalam (60), Malaysia (50), Filiphina (36), dan Thailand (35).

Demikian sedikit mengenai definisi korupsi dan korupsi di dalam statistika. Harapannya, dikemudian hari Indonesia, dengan siapa pun Presidennya yang terpilih pada tanggal 9 Juli 2014, dapat membawa perubahan dalam penegakan hukum khususnya pada Tindakan Pidana Korupsi. Merdeka!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: