Definisi Korupsi

June 27, 2014

Tindakan korupsi yang selama ini terjadi diyakini merugikan negara, instansi maupun individu secara luas. Menurut Corruption Perception Index tahun 2013 yang dilansir oleh Transparancy Intenational (http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/), Indonesia menduduki peringkat 114 dari 175 negara apabila dilihat dari Indeks Persepsi anti korupsi. Pada urutan 5 besar, yaitu Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Swedia dan Norwegia. Perlu dicermati bahwa 4 dari 5 negara tersebut berada di kawasan eropa dan merupakan negara-negara skandinavia. Islandia yang juga merupakan negara skandinavia juga memiliki peringkat yang tinggi, pada posisi urutan 13.

Negara-negara skandinavia tersebut memperoleh skor antara 76-91 dari total skor 100. Masih banyak lembaga-lembaga survey lain dengan index yang kurang lebih sama untuk negara-negara skandinavia tersebut. Hal tersebut juga seiring dengan perkembangan dan kemajuan dalam hal Administrasi Publik dari negara-negara tersebut. Untuk sekedar mengingatkan, untuk kembali membaca tulisan penulis pada bagian “Administrasi Publik di Swedia” (https://irwanarfandi.wordpress.com/2008/12/22/administrasi-publik-di-swedia/).

Bagi rekan-rekan yang mendalami bidang Ilmu Administrasi Publik, tentunya sudah cukup mengenal istilah “korupsi”. Untuk sekedar me-refresh ulang mengenai apa itu korupsi, berikut definisi korupsi dari beberapa sumber :

  1. Menurut kamus Bahasa Inggris Oxford : “Dishonest or fraudulent conduct by those in power, typically involving bribery“, yang artinya merupakan tindakan tidak jujur atau fraud yang dilakukan oleh penguasa (in power), dalam bentuk keterlibatan dalam hal suap-menyuap.
  2. Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : “Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2). Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3)”
  3. Menurut UNDP (1997) dan WorldBank (1997) : “the misuse or the abuse of public office for private gain“, yang artinya penyalahgunaan dari kantor publik untuk kepentingan pribadi.

Tentunya banyak sekali definisi-definisi lain dari para ahli lainnya mengenai korupsi. Dalam konteks Administrasi Publik, tentunya sangat dekat kemungkinan terjadinya penyalahgunaan, ketidakjujuran, kecurangan, penyuapan, penggelapan uang dan lain-lain yang masuk ke dalam kategori tindakan korupsi.

Kembali kepada skor dan urutan negara yang memiliki indeks persepsi korupsi, Indonesia menduduki peringkat 114 dari 175 negara dengan skor 32, apabila di analisa lebih jauh lagi, Indonesia hanya unggul dari Timor Leste 2 poin (skor 30), dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, Vietnam (31), Laos (26), Myanmar (21), dan Kamboja (20), Indonesia juga masih unggul. Namun dimanakah posisi-posisi negara Asia Tenggara lainnya?

Singapura menduduki peringkat 6 (skor 86), setelah negara-negara skandinavia dan Selandia Baru pada peringkat 5 besar, berikutnya berturut-turut Brunei Darussalam (60), Malaysia (50), Filiphina (36), dan Thailand (35).

Demikian sedikit mengenai definisi korupsi dan korupsi di dalam statistika. Harapannya, dikemudian hari Indonesia, dengan siapa pun Presidennya yang terpilih pada tanggal 9 Juli 2014, dapat membawa perubahan dalam penegakan hukum khususnya pada Tindakan Pidana Korupsi. Merdeka!


Refreshing Memory: (1) Local Government – DKI Jakarta

March 11, 2013

Beberapa waktu yang lalu masyrakat ibu kota DKI Jakarta dan Jawa Barat baru saja memiliki pejabat Gubernur dan Wakil Gubernur baru dari hasil Pemilihan Kepalda Daerah (Pilkada). Ibu kota DKI Jakarta memiliki Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sedangkan Pilkada Jabar baru saja dimenangkan oleh pasangan Ahmad Heryawan (Kang Aher) dan Deddy Mizwar yang mewakili PKS.

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana praktek-praktek administasi publik dan birokrasi berlangsung pasca pemilihan pejabat baru di lingkungan Provinsi tersebut ?

Administrasi publik secara harfiah merupakan sebuah kajian keilmuan tata kelola dan manajemen organisasi publik, dalam hal ini organisasi publik adalah Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, yang memiliki tugas yang cukup banyak dalam pemerintahan secara regional provinsi. Gubernur dan Wakil Gubernur tentunya tidak saja tidak bekerja sendiri, namun memiliki perangkat-perangkat pendukung seperti Sekretaris Daerah, Walikota-Walikota, Bupati-Bupati, Lembaga Kedinasan hingga pejabat tingkat kelurahan.

Administrasi publik sekali lagi bukanlah proses pengadministrasian dokumen ataupun perijinan, namun merupakan hal yang lebih besar lagi, bahkan lebih besar dari konsep manajemen miliki Frederick Taylor, yaitu “proses menuju tujuan bersama”, saat ini lembaga publik tentunya dituntut untuk lebih transparan, akuntabel, terpercaya dan memiliki pelayanan prima. Hal tersebut bukanlah tugas mudah bagi pejabat baru Gubernur dan Wakil Gubernur, secara konseptual dan praktek mereka dituntut peka pada pengelolaan manajemen instansi, hingga peka pada permasalahan internal maupun eksternal instansi. Untuk lebih dalam lagi, mari kita bahas kedua provinsi tersebut lebih fokus lagi (Provinsi Jabar pada kesempatan lainnya).

Provinsi DKI Jakarta

Dengan terpilihnya pasangan Jokowi (alumni Fakultas Kehutanan UGM) dan Ahok (alumni Teknik Geologi Universitas Trisakti) untuk menempati pos Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, sebenarnya kiprah dari kedua pejabat tersebut layak untuk kita nantikan, berbekal pengalaman sebagai Wali Kota Solo dan Bupati Belitung Timur, kedua pasangan tersebut memiliki bekal secara konseptual dan praktek di level pemerintahan daerah tingkat II, kedua pasangan ini promosi sebagai Pejabat Daerah Tingkat I (Provinsi) yang menjadi Ibu Kota Republik Indonesia.

Joko Widodo dan Basuki Cahya Purnama (Ahok)Jokowi – Ahok. Sumber: politik.kompasiana.com

DKI Jakarta memiliki kompleksitas yang sangat berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia, yaitu soal kemacetan yang semakin parah yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk dan kepemilikan mobil tanpa diimbangi dengan infrastruktur dan sarana transportasi yang memadai menjadi “penyakit kronis” provinsi tersebut.  Di samping itu persoalan padatnya modal dan perputaran uang yang terfokus di DKI Jakarta apabila dibandingkan dengan provinsi lainnya akan menjadi “pekerjaan rumah” tersendiri bagi Jokowi dan Ahok.

Secara infrastruktur, proyek-proyek pembenahan juga perlu dilakukan, salah satunya adalah penanggulangan banjir, dimana DKI Jakarta harus mempunyai “pori-pori” kota dalam bentuk saluran penampungan air yang dirancangan untuk setiap bangunan bertingkat di kawasan perkantoran maupun pemukiman, karena saat ini septic tank dan saluran pembuangan air lainnya sudah tidak mampu menampung “buangan” rutin warga Jakarta.

Diharapkan pengalaman dan pemahaman konseptual maupun praktek dari kedua pasangan ini yang sudah dikatakan berpengalaman dapat membuat Jakarta yang nyaman untuk ditinggali dan menjadi Ibu Kota negara yang “membanggakan” sebagai representatif Indonesia. Selamat bekerja Pak Jokowi! selamat bekerja Pak Ahok!


Marty Natalegawa: Profesional di Bidangnya

October 26, 2009

Ketika melihat kabinet Indonesia Bersatu-2 (2009-2011), hal yang paling saya tunggu-tunggu adalah siapakah menteri luar negeri Indonesia, pos ini akan diisi orang partai atau profesional karir. Jawaban atas itu pun terjawab, Dr. Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa, M.Phil., B.Sc. (Marty Natalegawa) terpilih sebagai menteri luar negeri Republik Indonesia menggantikan Nur Hassan Wirajuda yang telah menjabat selama dua periode pemerintahan.

Tidak perlu meragukan sepak terjang bapak kelahiran Bandung 22 Maret 1963 ini, nama nya cukup “beken” dikalangan mahasiswa dan departemen luar negeri, sebelum nya Marty Natalegawa adalah Duta Besar Indonesia untuk PBB, Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Britania Raya (United Kingdom), dan juru bicara Menteri Luar Negeri.

Photobucket

Dr. Marty Natalegawa, M.Phil (Menteri Luar Negeri Indonesia 2009-2014)

Banyak tugas yang telah diemban nya dengan sangat baik, ini memunculkan optimisme keseriusan SBY dalam pemerintahan versi keduanya ini, bahwa ada pesan bahwa profesionalisme tetap menjadi hal yang utama, ditengah-tengah pembagian kursi kabinet yang dinanti-nanti oleh Partai Koalisi. Marty Natalegawa akan memimpin Deplu dalam 5 tahun kedepan dan hal ini patut kita banggakan. Selamat bekerja Kang Marty!


Take a Chance: Indonesia’s President Election

July 7, 2009

Today, July 8, 2009 it is the time to elect Indonesian higher goverment leaders, the president with vice-president, there is 3 candidate to choose, Number 1, Mrs. Megawati, the daughter of Indonesia’s first president Soekarno and the 5th President of Indonesia (2001-2004) with the vice-president candidates, Mr. Prabowo Subianto, former KOPASSUS head leaders at Indonesia Military. They are voted by two big party, Megawati by PDI-P and Prabowo by Partai Gerindra, the issues is they will focusing in the society economics (Ekonomi Kerakyatan) as we know Prabowo were close with the fisherman and farmer also leading the forum.

Photobucket

Megawati Soekarno Putri with Prabowo Subianto

Number 2, current Indonesia President, Mr. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) with the vice-president candidates, Mr. Boediono, he is a professor from Gadjah Mada University, former minister, governor of Bank of Indonesia. The slogan is “lanjutkan!” (continue) from the government effort to make continuing development, as we know SBY’s party, Partai Demokrat is the winner of Indonesian Legislatif Election in April 2009.

Photobucket

Susilo Bambang Yudhoyono with Boediono

Number 3, current Indonesia Vice-President, Mr. M. Jusuf Kalla (JK) will attend to be Indonesia next president with Mr. Wiranto, former General of Indonesian Army (Panglima TNI) as vice-president in “JK-Win” collaboration. JK-Win collaboration have a motto “lebih cepat lebih baik” (too fast more better) in Indonesian next governments.

Photobucket

M. Jusuf Kalla with Wiranto

Okay, guys, this is the time for you to choose, all the candidate is the best to be a leaders,but we must choosing one as our president, all hail you guys, Indonesian citizens and voters!


Leaders Coalition : Jusuf Kalla – Wiranto

May 1, 2009

This Year, What really “happening” in Indonesia is General Election (Pemilu), the winner is Democrat Party (Partai Demokrat / PD), that bring SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) again to becoming Indonesia President. Not like 2004, now SBY will not coming with JK (Jusuf Kalla), know as Indonesia Vice President in present days.

Photobucket

Jusuf Kalla (Indonesia Vice President / Indonesia President Candidate).

It is because this day, May 1. 2009 JK with his party (Golkar Party) choose to separate with SBY, it is to becoming President as well. JK has Vice-President candidate, he is General (Purn.) Wiranto from Hanura Party (Partai Hati Nurani Rakyat). They was announced to the publics for this coalition.

it is good coalition or not?

First, to see from political perspective, its hard to compete with SBY, the party is to strong, powerful and believable. In the other hand, Megawati Sukarno putri (Indonesia Democracy Party-Struggle) also have a power and she is not yet choose the sides to do coalition, from the calculation and estimation, she is will duet with General (Purn) Prabowo Subianto from Gerindra Party. JK-Wiranto will facing the truth that SBY is to strong as well, and Megawati also has a huge number of followers.

Photobucket

Wiranto (Hanura Party Head Leader / Indonesia Vice President Candidate).

Second, another perspective, historical truth about JK-Wiranto it is almost clean, except little Wiranto roles in 1998 tragedy (fall of Suharto), but for all of this they are clean as well. Especially JK, he has good track records, for example to solve Aceh conflicts, he is a main maker in that peaceful agreement with Gerakan Aceh Merdeka (GAM) as separatism movement – read book: “To See The Unseen“.

For Indonesia voters, it is better to be wise to choose, but to lead, to solve and to built this country, whoever the President, as a citizens we must support them and respects their aim to make “better Indonesia”.


Jóhanna Sigurðardóttir : First Lesbian Prime Minister From Iceland

February 10, 2009

An Icelandic political party says it will name an openly gay government minister to the post of interim prime minister.

The country’s Social Democratic Alliance Party has picked Johanna Sigurdardottir, 66, to be prime minister in the wake of this week’s collapse of Iceland’s ruling conservative coalition, The Daily Mail reported Wednesday.

Photobucket

Iceland’s Coat of Arms

Currently Iceland’s social affairs minister, Sigurdardottir, described as a former flight attendant who rose through the political ranks, could confirmed as early as this week by Iceland’s new ruling coalition of the Alliance Party and the Left-Green movement, the newspaper said.

Sigurdardottir will face a massive job of rebuilding Iceland’s economy, which has been battered the collapse of three major banks saddled by huge debt loads. The bank failures triggered a plunge in Iceland’s currency, inflation and rising unemployment.

About Jóhanna Sigurðardóttir

Jóhanna Sigurðardóttir is an Icelandic politician and the current Prime Minister of Iceland. She had previously been Iceland’s Minister of Social Affairs and Social Security from 1987–1994 and 2007–2009. She has been a member of the Althing (Iceland’s parliament) for Reykjavík constituencies since 1978, winning re-election on eight successive occasions. She became Iceland’s first female Prime Minister on 1 February 2009; she also became the world’s first openly gay head of government of the modern era. Jóhanna is a social democrat and Iceland’s longest-serving member of Parliament. In the 1990s, when she lost a bid to head the party, she lifted her first and declared “My time will come!” – a phrase that became a popular Icelandic expression.

Photobucket

Jóhanna Sigurðardóttir, Prime Minister of Iceland

On 26 January 2009, Prime Minister Geir Haarde tendered the resignation of the coalition government to the President of Iceland, Ólafur Ragnar Grímsson. The move followed sixteen weeks of protests over the government’s handling of the financial crisis, protests which had intensified from 20 January.

After talks with the leaders of the five parties represented in the Althing, the President asked the Social Democratic Alliance and the Left-Green Movement to form a new government and to prepare for elections in the spring.

Jóhanna Sigurðardóttir was proposed as Prime Minister for the new government, not least because of her popularity among the general public and her good relations with the Left-Green Movement. An opinion poll by Capacent Gallup in December 2008 found 73% approval of her actions as a minister, more than any other member of the Cabinet: she was also the only minister to have improved her approval ratings over 2008.

The new government needs the support of the Progressive Party in the Althing. Negotiations continued up to the evening of 31 January, and the new Cabinet was appointed on 1 February.

Sources :

http://www.upi.com/Top_News/2009/01/28/Iceland_to_name_openly_gay_prime_minister/UPI-90501233173410/
http://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3hanna_Sigur%C3%B0ard%C3%B3ttir


Ketua DPRD Sumatra Utara Meninggal Akibat Demonstrasi : Wajah Demokrasi yang Tercoreng

February 8, 2009

Belum habis belajar bangsa ini menghadapi pelajaran baru yang namanya “demokrasi”, sudah banyak korban yang berjatuhan, mulai dari rakyat hingga pejabatnya sendiri.

Ketua DPRD Sumatra Utara, Abdul Aziz Angkat, yang baru menjabat sebagai ketua DPRD selama 2 bulan ini meninggal dikeroyok massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap), sebagaimana mestinya apa pun permasalahannya kasus ini telah berubah menjadi kasus tindakan kriminal yang dilakukan beberapa oknum pendukung, karena hilang nya nyawa ketua DPRD Sumatra Utara, Abdul Aziz Angkat.

Abdul Aziz sempat dilarikan ke Gleni International Hospital dengan menggunakan kendaraan Polwiltabes Medan, namun nyawa nya tidak tertolong.

Photobucket

Abdul Aziz Angkat (victims/died), Head of North Sumatra Parlements

Peristiwa bermula ketika seribuan massa pendukung Protap mendatangi gedung DPRD Sumut sekira pukul 10.00 WIB. Setelah beberapa saat berorasi di luar gedung, mereka kemudian merangsek ke ruangan rapat paripurna.

Saat itu tengah berlangsung rapat paripurna dengan agenda pembahasan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipimpin langsung oleh Aziz Angkat.

Sekitar pukul 10.33 WIB tanggal 2 Februari 2009, Aziz yang baru saja membuka rapat paripurna langsung menskor rapat ketika massa berhasil menerobos masuk. Para pimpinan dewan termasuk Aziz Angkat dan Sekdaprov Sumut, RE Nainggolan terpaksa diungsikan ke ruang pimpinan yang persis berada di belakang ruangan paripurna.

Massa yang beringas membawa sebuah peti mati ke dalam ruangan rapat paripurna, sementara pagar gedung dewan terlihat mereka gembok dengan beberapa gembok.

Ketua Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) DPRD Sumatera Utara, H Raden Muhammad Syafi’i mendesak kepolisian mengusut tuntas aksi unjuk rasa anarkis yang mengakibatkan meninggalnya Ketua DPRD Sumut, H Abdul Aziz Angkat.

Some Sources :

http://www.antara-sumbar.com/id/index.php?mod=berita&d=22&id=14515