Definisi Korupsi

June 27, 2014

Tindakan korupsi yang selama ini terjadi diyakini merugikan negara, instansi maupun individu secara luas. Menurut Corruption Perception Index tahun 2013 yang dilansir oleh Transparancy Intenational (http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/), Indonesia menduduki peringkat 114 dari 175 negara apabila dilihat dari Indeks Persepsi anti korupsi. Pada urutan 5 besar, yaitu Denmark, Selandia Baru, Finlandia, Swedia dan Norwegia. Perlu dicermati bahwa 4 dari 5 negara tersebut berada di kawasan eropa dan merupakan negara-negara skandinavia. Islandia yang juga merupakan negara skandinavia juga memiliki peringkat yang tinggi, pada posisi urutan 13.

Negara-negara skandinavia tersebut memperoleh skor antara 76-91 dari total skor 100. Masih banyak lembaga-lembaga survey lain dengan index yang kurang lebih sama untuk negara-negara skandinavia tersebut. Hal tersebut juga seiring dengan perkembangan dan kemajuan dalam hal Administrasi Publik dari negara-negara tersebut. Untuk sekedar mengingatkan, untuk kembali membaca tulisan penulis pada bagian “Administrasi Publik di Swedia” (https://irwanarfandi.wordpress.com/2008/12/22/administrasi-publik-di-swedia/).

Bagi rekan-rekan yang mendalami bidang Ilmu Administrasi Publik, tentunya sudah cukup mengenal istilah “korupsi”. Untuk sekedar me-refresh ulang mengenai apa itu korupsi, berikut definisi korupsi dari beberapa sumber :

  1. Menurut kamus Bahasa Inggris Oxford : “Dishonest or fraudulent conduct by those in power, typically involving bribery“, yang artinya merupakan tindakan tidak jujur atau fraud yang dilakukan oleh penguasa (in power), dalam bentuk keterlibatan dalam hal suap-menyuap.
  2. Menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : “Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2). Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3)”
  3. Menurut UNDP (1997) dan WorldBank (1997) : “the misuse or the abuse of public office for private gain“, yang artinya penyalahgunaan dari kantor publik untuk kepentingan pribadi.

Tentunya banyak sekali definisi-definisi lain dari para ahli lainnya mengenai korupsi. Dalam konteks Administrasi Publik, tentunya sangat dekat kemungkinan terjadinya penyalahgunaan, ketidakjujuran, kecurangan, penyuapan, penggelapan uang dan lain-lain yang masuk ke dalam kategori tindakan korupsi.

Kembali kepada skor dan urutan negara yang memiliki indeks persepsi korupsi, Indonesia menduduki peringkat 114 dari 175 negara dengan skor 32, apabila di analisa lebih jauh lagi, Indonesia hanya unggul dari Timor Leste 2 poin (skor 30), dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, Vietnam (31), Laos (26), Myanmar (21), dan Kamboja (20), Indonesia juga masih unggul. Namun dimanakah posisi-posisi negara Asia Tenggara lainnya?

Singapura menduduki peringkat 6 (skor 86), setelah negara-negara skandinavia dan Selandia Baru pada peringkat 5 besar, berikutnya berturut-turut Brunei Darussalam (60), Malaysia (50), Filiphina (36), dan Thailand (35).

Demikian sedikit mengenai definisi korupsi dan korupsi di dalam statistika. Harapannya, dikemudian hari Indonesia, dengan siapa pun Presidennya yang terpilih pada tanggal 9 Juli 2014, dapat membawa perubahan dalam penegakan hukum khususnya pada Tindakan Pidana Korupsi. Merdeka!


Pengajuan Anggara Dana Tambahan KPK Untuk Rutan di Tolak

January 17, 2009

Tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengajukan permohonan penambahan anggaran langsung kepada Departemen Keuangan dinilai tidak menghargai Komisi III. Rekan kerja KPK ini pun menolak permohonan tersebut.

Menurut anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, sebelumnya KPK pernah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 90 miliar untuk pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Setelah ditolaknya permohonan itu, KPK lantas segera mengajukan penambahan anggaran lagi kepada Depkeu. Namun kali ini bukan untuk pembangunan lapas, melainkan untuk penambahan staf baru dan pembangunan gedung. Lagi-lagi permintaan ini ditolak karena KPK tidak mendiskusikan dulu dengan Komisi III.

Surat berkop DPR dengan nomor TU.03/8199/DPR RI/XI/2008 tertanggal 14 November 2008, dijelaskan permintaan tambahan dana dalam rekening 069 pada RAPBN 2009 untuk KPK sebesar Rp 90 miliar belum pernah dibicarakan  dalam rapat Komisi III DPR. Surat ini ditujukan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Pimpinan DPR RI serta Pimpinan Komisi III. Yang menandatangani surat ini adalah Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno.

Photobucket

Head of Indonesian Corruption Elimination Commitee (KPK), Antasari Azhar.

Para pejabat KPK dalam beberapa kesempatan memang mengemukakan harapan agar adanya pembangunan gedung dan rutan sendiri. Akibat kurangnya kapasitas rutan Polri untuk tempat penitipan tahanan KPK sejak pekan lalu, komisi antikorupsi memindahkan sejumlah tahanan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang.

Ketua KPK Antasari Azhar dalam suatu kesempakatan pekan lalu mengatakan, pemusatan penahanan akan memudahkan penyidik untuk memeriksa para tahanan kasus korupsi itu.Sementara itu, Wakil Ketua KPK M Jasin mengatakan, dasar pertimbangan pengajuan anggaran itu karena Gedung KPK kini bukan milik KPK.

Kondisi kekuatan gedung yang merupakan kantor bank swasta sudah kurang baik. Daya tampungnya pun hanya untuk 400 orang, sedangkan pegawai KPK 600 orang. Jasin membeberkan, jika anggaran itu diloloskan, gedung baru KPK direncanakan akan dibangun di atas tanah negara yang berada di belakang Gedung KPK saat ini. Sebaliknya, kalangan dewan membantah adanya keinginan menjegal KPK dan upaya pemberantasan korupsi.

Photobucket

KPK Building in Jakarta.

Dewan juga meminta KPK mengklarifikasi penggunaan dan tujuan menambahan anggaran yang dinilai belum terjelaskan.

Secara garis besar hal tersebut (pembangunan rutan di dalam kantor KPK) merupakan wewenang Dephumham, namun mungkin seharusnya ada pengecualian, karena pemberantasan korupsi di negeri ini sudah menjadi perhatian pemerintah yang sangat utama. Kecurigaan pantas dilayangkan kepada anggota dewan, karena konsistensi pemberantasan korupsi seharusnya memudahkan KPK untuk bekerja bukan malah mempersulit kinerja mereka, apakah anggota dewan sangat takut tindak tanduk nya diawasi oleh KPK? atau masih berkeinginan mencari keuntungan dengan menjegal KPK?

some sources :

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0812/15/huk01.html
http://www.detiknews.com/read/2008/12/11/101049/1051856/10/komisi-iii-tolak-anggaran-kpk-karena-tak-koordinasi-