Pengajuan Anggara Dana Tambahan KPK Untuk Rutan di Tolak

January 17, 2009

Tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengajukan permohonan penambahan anggaran langsung kepada Departemen Keuangan dinilai tidak menghargai Komisi III. Rekan kerja KPK ini pun menolak permohonan tersebut.

Menurut anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, sebelumnya KPK pernah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 90 miliar untuk pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Setelah ditolaknya permohonan itu, KPK lantas segera mengajukan penambahan anggaran lagi kepada Depkeu. Namun kali ini bukan untuk pembangunan lapas, melainkan untuk penambahan staf baru dan pembangunan gedung. Lagi-lagi permintaan ini ditolak karena KPK tidak mendiskusikan dulu dengan Komisi III.

Surat berkop DPR dengan nomor TU.03/8199/DPR RI/XI/2008 tertanggal 14 November 2008, dijelaskan permintaan tambahan dana dalam rekening 069 pada RAPBN 2009 untuk KPK sebesar Rp 90 miliar belum pernah dibicarakan  dalam rapat Komisi III DPR. Surat ini ditujukan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Pimpinan DPR RI serta Pimpinan Komisi III. Yang menandatangani surat ini adalah Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno.

Photobucket

Head of Indonesian Corruption Elimination Commitee (KPK), Antasari Azhar.

Para pejabat KPK dalam beberapa kesempatan memang mengemukakan harapan agar adanya pembangunan gedung dan rutan sendiri. Akibat kurangnya kapasitas rutan Polri untuk tempat penitipan tahanan KPK sejak pekan lalu, komisi antikorupsi memindahkan sejumlah tahanan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang.

Ketua KPK Antasari Azhar dalam suatu kesempakatan pekan lalu mengatakan, pemusatan penahanan akan memudahkan penyidik untuk memeriksa para tahanan kasus korupsi itu.Sementara itu, Wakil Ketua KPK M Jasin mengatakan, dasar pertimbangan pengajuan anggaran itu karena Gedung KPK kini bukan milik KPK.

Kondisi kekuatan gedung yang merupakan kantor bank swasta sudah kurang baik. Daya tampungnya pun hanya untuk 400 orang, sedangkan pegawai KPK 600 orang. Jasin membeberkan, jika anggaran itu diloloskan, gedung baru KPK direncanakan akan dibangun di atas tanah negara yang berada di belakang Gedung KPK saat ini. Sebaliknya, kalangan dewan membantah adanya keinginan menjegal KPK dan upaya pemberantasan korupsi.

Photobucket

KPK Building in Jakarta.

Dewan juga meminta KPK mengklarifikasi penggunaan dan tujuan menambahan anggaran yang dinilai belum terjelaskan.

Secara garis besar hal tersebut (pembangunan rutan di dalam kantor KPK) merupakan wewenang Dephumham, namun mungkin seharusnya ada pengecualian, karena pemberantasan korupsi di negeri ini sudah menjadi perhatian pemerintah yang sangat utama. Kecurigaan pantas dilayangkan kepada anggota dewan, karena konsistensi pemberantasan korupsi seharusnya memudahkan KPK untuk bekerja bukan malah mempersulit kinerja mereka, apakah anggota dewan sangat takut tindak tanduk nya diawasi oleh KPK? atau masih berkeinginan mencari keuntungan dengan menjegal KPK?

some sources :

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0812/15/huk01.html
http://www.detiknews.com/read/2008/12/11/101049/1051856/10/komisi-iii-tolak-anggaran-kpk-karena-tak-koordinasi-